🏐 Mengapa Kependudukan Di Indonesia Menjadi Masalah Sosial Yang Perlu Diwaspadai

DiIndonesia, ada banyak kasus kejahatan yang modusnya cukup mengerikan dan tidak diduga. Yang paling tren belakangan ini adalah pembegalan. Berikut ini akan kita ulas beberapa tindak kriminal yang perlu diwaspadai, karena bisa menghampiri siapapun, termasuk kita sendiri. 1. Penculikan. Modus penculikan masa kini menargetkan sasaran yang makin Karena Indonesia termasuk negara berkedaulatan rakyat yaitu berarti dari rakyat,untuk rakyat dan oleh rakyat . Oleh karena itu masalah kependudukan di Indonesia adalah masalah yang perlu diwaspadai . Jangan sampai wakil rakyat menjadi teladan buruk bagi rakyat nya dan wakil rakyat harus bisa dan mampu menyejahterakan rakyat nya . Karena kependudukan di indonesia memiliki pertumbuhan penduduk yg sangat cepat dan signifikan,masalah ini perlu diwaspadai karena akan mengakibatkan kesenjangan sosial,minimnya lapangan ini perlu dilakukan transmigrasi penduduk Masalahurbanisasi yang dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di kota, sehingga muncul masalah salah satunya yaitu meningkatnya angka kemiskinan yang ^{Berikut ini upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia. - Menurut data Worldometers 2021, jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari 273 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar ini tentu membawa berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan, lingkungan, dan pembangunan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia. Permasalahan Kependudukan di Indonesia Permasalahan kependudukan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Permasalahan kuantitatif berkaitan dengan jumlah dan persebaran penduduk, sedangkan permasalahan kualitatif berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Beberapa permasalahan kuantitatif yang dihadapi Indonesia adalah 1 Jumlah penduduk yang besar dan terus meningkat Hal ini menyebabkan kesulitan pemerintah dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup rakyatnya, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja. 2 Persebaran penduduk yang tidak merata Hal ini terlihat dari Pulau Jawa yang hanya 7 persen dari seluruh luas daratan Indonesia, tetapi memiliki kurang lebih 120 juta penduduk yang bermukim. Kepadatan penduduk di Pulau Jawa mencapai 700 jiwa per kilometer persegi. Baca Juga Contoh Permasalahan Kependudukan di Indonesia dan Mengapa Terjadi PROMOTED CONTENT Video Pilihan}

Jawabanterverifikasi ahli Lina17 karena kependudukan di indonesia memiliki pertumbuhan penduduk yg sangat cepat dan signifikan,masalah ini perlu diwaspadai karena akan mengakibatkan kesenjangan sosial,minimnya lapangan perlu dilakukan transmigrasi penduduk Iklan Ada pertanyaan lain? Cari jawaban lainnya Pertanyaan baru di IPS

- Penduduk di suatu negara dapat diartikan menjadi dua, yakni orang yang tinggal di daerah tersebut dan orang yang secara hukum berhak tinggal pada daerah tersebut. Menurut Undang Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat 2, penduduk merupakan warga negara Indonesia dan orang asing yang tinggal di Indonesia. Dalam buku Teori Kependudukan 2021 oleh Agustin Bidarti, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Seiring berkembangnya sebuah negara, jumlah penduduk juga terus bertumbuh. Pertumbuhan penduduk yakni perubahan jumlah penduduk suatu wilayah pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Seiring dengan pertumbuhan penduduk tentu diikuti dengan permasalahannya. Indonesia menempati rangking terbesar jumlah penduduknya dari semua negara berkembang setelah China, India, dan Amerika Serikat. Baca juga Piramida Penduduk Ekspansif, Stasioner, dan KonstruktifBerikut permasalahan kependudukan di Indonesia yang ditandai dengan tiga faktor, yakni Timpangnya penyebaran penduduk Dalam buku Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan 2004 oleh Nommy Horas, penyebaran penduduk di Indonesia terbilang belum merata. Hal ini terlihat dari Pulau Jawa yang hanya 7 persen dari seluruh luas daratan Indonesia, memiliki kurang lebih 120 juta penduduk yang bermukim. Tingkat kepadatannya sekitar 700 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan wilayah SUmatera, Kalimantan, Irian, atau Maluku yang masing-masing rata-rata hanya 88 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk di Pulau Jawa seharusnya menjadi PR bagi pemerintah. Situasi ini menjadi tantangan raksasa kependudukan. Jumlah penduduk yang kian meningkat Jumlah penduduk di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Hasil sensis tahun 1980 berjumlah 147 juta jiwa dengan persentase pertumbuan sebesar 2,34 persen per tahun. Untukmencegah atau meminimalisir dampak negatif media sosial pada remaja, ada beberapa hal yang bisa dilakukan orangtua. 1. Jauhkan ponsel dan perangkat elektronik lainnya milik orangtua saat sedang bersama anak. Luangkan waktu bersama anak dan minta mereka untuk menyimpan ponselnya juga. Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Kepadatan PendudukSeberapa padatkah penduduk di daerah tempat tinggalmu? Masih ada lahan yang cukup untuk ditinggali atau tidak? Nah, tahukah kamu apa itu Kepadatan penduduk? Kepadatan Penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan. Secara umum, tingkat kepadatan penduduk population density adalah perbandingan banyaknya jumlah penduduk dengan luas daerah berdasarkan satuan luas tertentu. Kepadatan penduduk merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia sebagai Negara berkembang. Kepadatan penduduk di tiap-tiap wilayah Indonesia tidaklah sama. Tingkat kepadatan penduduk di setiap daerah tidak merata karena adanya lahan atau wilayah yang kurang cocok untuk dijadikan tempat tinggal. Sementara itu, daerah yang memiliki akses mudah ke pusat industry cenderung memiliki tingkat kepadatan penduduk yang relative tinggi. Kepadatan penduduk yang berbeda-beda ini bisa menimbulkan permasalahan kependudukan. Salah satu contoh permasalahan yang ada adalah "Terhambatnya Pemerataan Pembangunan" . Kota Tarakan adalah wilayah yang terletak pada bagian timur Provinsi Kalimanta Utara, dengan luas wilayah 677,53 km2 , dengan jumlah penduduk jiwa Data Badan Pusat Statistik Tarakan 2020 dan dari tahun ke tahun tingkat pertumbuhan jumlah penduduknya akan semakin meningkat. Tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat di Kota Tarakan dilatarbelakangi oleh tingginya angka kelahiran fertilitas dan juga perpindahan penduduk dari beberapa wilayah di Kalimantan Utara. Namun, dari kedua faktor ini yang sangat jelas memperlihatkan bahwa pertambahan jumlah penduduk di Kota Tarakan lebih banyak mengarah kepada tingginya angka fertilitas. Penyebab tingginya angka fertilitas karena faktor demografi yaitu komposisi umur, umur kawin pertama, dan status perkawinan dan juga rendahnya jumlah akseptor Keluarga Berencana KB di kalangan Pasutri dengan kompisisi umur yang masih sangat muda. Pertumbuhan penduduk yang selalu bertambah setiap tahunnya berdampak terhadap peningkatan volume kebutuhan lahan permukiman. Meningkatnya kepadatan penduduk ini mengakibatkan adanya kompleksitas mengenai tata ruang yang kompleks. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Perkembangan Pembangunan di Kota Tarakan dan tentunya akan menimbulkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan terbesar adalah tentang bagaimana upaya Pemerintah Kota Tarakan untuk mengatasi segala permasalahan yang ada terkait semakin meningkatnya jumlah penduduk, agar tidak memberikan dampak negative dan memaksimalkan dampak positif dan juga potensi yang ada pada Kota Tarakan. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan Pemerintah dalam menangani masalah kepadatan penduduk yang terjadi. Dalam skala kota, pemerintah kota dapat melakukan pengembangan yang merata pada daerah perbatasan sehingga masyarakat tidak menumpuk pada pusat kota. Dengan melakukan pemerataan dan penataan ulang kawasan permukiman yang padat dan tidak tertata rapi. Dan juga, melakukan pembangunan wilayah Rumah susun sebagai salah satu bentuk penyediaan lahan permukiman layak huni yang aman, nyaman, untuk mengatasi masyarakat yang tidak sesuai aturan dalam melakukan pembangunan bangunan tempat tinggal. Dari hal ini dapat mengurangi bertambahnya permukiman kumuh atau bangunan tidak layak bangun di daerah yang tidak sesuai akibat meningkatnya angka kepadatan penduduk. Selain itu juga, memprioritaskan pembangunan dan penataan ulang wilayah permukiman kota. Pemerintah juga harus memberikan pemahaman melalui sosialisasi kepada masyarakat terkait terjadinya pernikahan dini usia dibawah <21 tahun. Dan juga memberikan penyuluhan secara rutin terkait program pemerintah seperti Keluarga Berencana KB untuk menekan lajunya pertumbuhan penduduk yang ada. Sumber referensi 1 2 Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya Bukuyang terdiri dari 14 bab ini menguraikan beberapa masalah kependudukan dan masalah pemekaran wilayah dibeberapa daerah di Indonesia. Masa Orde Baru menjadi pokok bahasan pada bab pertama. Pada bab pertama ini terlihat bagaimana penulis cukup detail dalam menceritakan mengenai orde baru. mengapa kependudukan di indonesia menjadi duduk perkara sosial yg perlu diwaspadaiMengapa kependudukan di indonesia menjadi persoalan sosial yg perlu di waspadaiMengapa kependudukan di Indonesia menjadi duduk perkara sosial yg perlu diwaspadai?? Mengapa kependudukan Indonesia menjadi dilema sosial yg perlu diwaspadaiMengapa kependudukan di Indonesia menjadi persoalan sosial yg perlu diwaspadai ? sebab kurangnya pendidikan & dilema kesehatan di Indonesia Mengapa kependudukan di indonesia menjadi persoalan sosial yg perlu di waspadai alasannya masyarakatyang sangatlah besar & rata-rata masyarakatnya miskin, kurang pendidikan yg masak Mengapa kependudukan di Indonesia menjadi duduk perkara sosial yg perlu diwaspadai?? Karena pembagian penduduk yg tak merata Mengapa kependudukan Indonesia menjadi dilema sosial yg perlu diwaspadai alasannya dgn penduduk yg terlampau banyak, maka sebuah negara akan mengalami problem duduk perkara sosial,mirip kemiskinan, kriminalitas yg tinggi, & angka pengangguran yg banyak Mengapa kependudukan di Indonesia menjadi persoalan sosial yg perlu diwaspadai ? Karena hal tersebut dapat menjadikan tingkat kriminalitas & angka kemiskinan yg tinggi. Sebab tak adanya lapangan pekerjaan yg patut

NoveSyeiraKarena semakin banyaknya penduduk, maka masalah-masalah sosial akan banyak muncul. sehingga kependudukan di Indonesia harus di waspadai. semoga membantu. 1 votes Thanks 3

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Negara Indonesia dikategorikan sebagai negara berkembang oleh The World Bank. Hal tersebut dikarenakan Indonesia memiliki berbagai masalah yang lebih banyak ketimbang negara-negara maju, salah satunya adalah masalah kependudukan. Di dalamnya terdapat enam masalah kompleks antara lainlaju pertumbuhan dan jumlah penduduk relatif tinggi; persebaran penduduk tidak merata; tingginya angka beban tanggungan; kualitas penduduk relatif rendah, sehingga mengakibatkan tingkat produktivitas penduduk rendah; angka kemiskinan dan pengangguran relatif tinggi; serta rendahnya pendapatan kependudukan yang akan kita bahas adalah mengenai laju pertumbuhan penduduk serta jumlah penduduk. Di Indonesia, pertambahan jumlah penduduk selama 25 dua puluh lima tahun mendatang terus meningkat. Menurut hasil proyeksi yang dilakukan oleh Data Statistik Indonesia kerja sama antara Badan Pusat Statistik BPS, The Australian National University ANU, dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia LDUI, yang didukung oleh Australian Overseas Aid Program AusAID menyatakan bahwa, pada tahun 2025 jumlah penduduk meningkat menjadi 273,2 juta jiwa yang sebelumnya pada tahun 2000 berjumlah 205,1 juta data angka di atas dapat kita lihat bahwa pertambahan jumlah penduduk tidak bisa kita kelola dan direncanakan dengan baik. Data lain juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 berjumlah juta jiwa lebih banyak dari perkiraan para ahli. Selain itu, tingkat angka kelahiran tidak ada tanda-tanda penurunan yang persoalan peningkatan jumlah penduduk ini Pemerintah Indonesia sejak tahun 1970-an membuat program Keluarga Berencana KB yang bertujuan untuk membuat keluarga yang harmonis dengan membatasi jumlah anak. Dengan adanya pembatasan jumlah anak ini, pemerintah berharap kedepannya jumlah penduduk di Indonesia dapat berkurang. Namun harapan itu sulit tercapai. Pasalnya jumlah penduduk sebelum tahun 1970 sudah terlampau banyak. Dengan adanya pembatasan yang diberlakukan beberapa tahun sebelumnya, hal itu sama saja dengan menstabilkan jumlah penduduk, bukan mengurangi. Ditambah lagi, jumlah kematian per tahunnya juga mengalami waktu diberlakukannya program KB sendiri dinilai terlambat mengingat jumlah penduduk yang sudah ada, seperti pernyataan di paragraf sebelumnya. Namun, program tersebut juga dinilai berhasil dalam mengurangi jumlah penduduk. Dengan dibatasinya jumlah anak yang diawali pada tahun 1980, maka jumlah penduduk beberapa dekade kedepan juga ikut menurun, meskipun persentase penurunan tidaklah lebih dari angka satu jumlah penduduk tersebut merupakan kesalahan masyarakat Indonesia sendiri. Pepatah Jawa mengatakatan, “banyak anak, banyak rejeki”. Hal itulah yang menyebabkan masyarakat Indonesia meningkatkan jumlah kelahirannya. Selain itu, penyebab lain adalah mengenai pengertian masyarakat terhadap keluarga harmonis yang minim dipahami. Bisa dilihat masyarakat di pedesaan memiliki jumlah anak lebih dari tiga jumlah maksimum keluarga harmonis, sedangkan masyarakat di perkotaan memiliki anak berjumlah dua, bahkan hanya satu. Jika memang program KB merupakan jalan keluar dalam pembatasan kelahiran, maka seharusnya pemerintah harus serius dalam hal pelaksanaan. Banyak penyelewengan-penyelewengan terjadi hampir di setiap daerah. Sebut saja di Kabupaten Lamongan yang melaporkan bahwa jumlah pil KB yang dimiliki selalu kurang. Setelah diselidiki, ternyata pil-pil tersebut digunakan oleh petani-petani tambak sebagai pakan ikan lele. Selain itu, ketidakjelasan program KB di desa membuat masyarakat desa enggan untuk melakukan program penduduk yang tinggi juga memiliki problem yang lain, yakni masalah kehidupan yang layak. Dengan jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan luas daerah layak huni menyebabkan syarat memiliki rumah yang ideal sulit tercapai. Ukuran luas rumah yang ideal adalah minimal berukuran luas lantai 36 meter persegi UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 22 Ayat 3. Sedangkan kenyataannya saat ini, ada satu keluarga yang hanya memiliki luas rumah 3 meter x 5 meter. Bahkan letak rumah satu dengan yang lain saling berhimpitan yang membuat sirkulasi udara menjadi tidak teratur. Sanitasi tiap rumahpun bisa dikatakan tidak layak. Rumah yang saling berhimpitan satu sama lain disebabkan karena masyarakat yang tinggal di area tersebut merupakan masyarakat pendatang yang ingin bekerja di daerah yang mereka tempati sekarang. Dengan kata lain, urbanisasi. Tingkat kejadian urbanisasi di Pulau Jawa lebih tinggi ketimbang di pulau-pulau lain di Indonesia. Bahkan ada daerah yang sangat minim tetangga. Jika persebaran masyarakat tidak diawasi dan dikendalikan, maka pulau lain atau daerah lain, akan kekurangan manusia untuk tinggal di sana. Roda kegiatan ekonimi di daerah-daerah yang sepi juga akan mempengaruhi stabilitas ekonomi negara. Bisa-bisa harga suatu barang di Pulau Jawa lebih murah ketimbang di Pulau Kalimantan. Ketimpangan keseimbangan harga bisa kita lihat saat ini. Kita ambil contoh berupa harga Koran. Harga Koran di Pulau Jawa lebih murah Rp 500,00 sampai Rp ketimbang di luar Pulau Jawa. Padahal bila produsen koran bisa membuat pabrik percetakan di luar Pulau Jawa, harga yang diberikan juga tidak akan terlampau jauh dari Pulau Jawa. Namun bila hanya percetakan saja yang dikembangkan sedangkan sektor basis tidak, maka sama saja produsen koran membuang uang. Setidaknya pemerintah bisa mengatasi, bahkan menyelesaikan masalah keseimbanganpengelolaan dan pengolahan sumber daya yang ada di seluruh sisi penduduk yang juga tidak selalu memberikan dampak negatif. Jumlah penduduk yang banyak bisa dikatakan sebagai sumber tenaga kerja juga ikut banyak. Inilah yang membuat investor-investor dari negara lain banyak menanamkan modal dan membuat industri di Indonesia karena ketersediaan tenaga kerja yang melimpah dengan harga yang dibilang cukup murah ketimbang mendirikan industri di negara-negara yang jauh lebih maju dari Indonesia. Dengan semakin banyaknya industri di Indonesia maka peluang mendapatkan kerja juga semakin tinggi, sehingga tingkat pengangguran bisa menurun. Efek buruk dari banyaknya industri juga lumayan banyak. Persaingan antar perusahaan semakin lama semakin tidak sehat. Promosi hasil produksi berbeda dengan produksi aslinya. Hal inilah yang membuat perusahaan tersebut semakin kaya, namun kesehatan masyarakat tidak diperhatikan. Mereka lebih memilih keuntungan ketimbang kualitas. Selain itu, kesewenang-wenangan pihak manajemen terhadap pekerja juga tidak kalah hebohnya. Mereka tidak mau meningkatkan upah pekerja karena bisa menurunkan laba perusahaan, padahal harga produk mereka sudah mereka naikkan. Kesejahteraan pekerja juga ada yang diabaikan karena jumlah pekerja yang cukup banyak. Memang tidak selamanya perusahaan asing memberikan kenyamanan dalam memberikan sesuatu kepada pekerjanya. Mereka hanya memandang tenaga kerja Indonesia sebagai mesin pekerja yang murah yang bisa digantikan kapanpun tanpa harus kehilangan modal, alias PHK. Untuk mencegah PHK secara besar-besar yang mungkin akan terjadi saat ini mengingat nilai tukar rupiah yang semakin naik, sebaiknya pemerintah memberikan kepastian hokum mengenai pengangkatan pekerja oleh sebuah perusahaan. Pemerintah harus lebih tegas kepada pemilik-pemilik modal dalam mengambil tindakan yang menguntungkan masyarakat ke persoalan awal, setidaknya pemerintah memilih jalan keluar lain dalam pengendalian peningkatan jumlah penduduk. Seandainya saja program KB sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan di masa yang akan datang, pemerintah sudah memiliki program pengganti atau back-up plan yang lebih fleksibel dan mudah diterapkan di setiap daerah. Lebih baik pemerintah berpikir kembali mengenai perkembangan program KB tersebut. Penentuan program pengganti juga harus dipikirkan sekarang mengingat perkembangan dunia tidak bisa kita proyeksikan. Seperti pepatah “sedia payung sebelum hujan”, lebih baik kita menyiapkan rencana-rencana baru sebagai pengganti program lama, meskipun nantinya kita tidak menggunakan rencana tersebut, daripada kita merasakan masalahnya terlebih dahulu, baru kita membuat rencana pemecahan masalah. Selain pemerintah, sebaiknya juga masyarakat Indonesia melaksanakan peranturan dan program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa masyarakat Indonesia selalu melakukan kegiatannya tanpa melihat keadaan sekitarnya. Sebagai contoh simpelnya adalah ketika berada di jalan raya. Jika kita melaksanakan aturan dan program pemerintah dengan baik, maka kondisi kita kedepannya akan berubah menjadi semakin baik. Semoga kedepannya pemerintah dapat memperbaiki sistem perencanaan kependudukan menjadi lebih baik dan masyarakat Indonesia dapat melaksanakannya tanpa berat hati.*bila ada kata-kata yang menyinggung pihak lain, Saya selaku penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya* Lihat Sosbud Selengkapnya Jrhf1l. 314 461 264 332 95 277 298 268 373

mengapa kependudukan di indonesia menjadi masalah sosial yang perlu diwaspadai